Fri. Nov 15th, 2019

Latar & Solusi atas Manajemen Bencana di Indonesia

Kondisi pemukiman warga setelah kejadian bencana alam

Dalam manajemen bencana Badan-badan atau organisasi juga perlu saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik untuk melakukan langkah mitigasi atau pencegahan bencana dengan lebih efektif.

Manajemen bencana tidak hanya sekadar dengan melakukan tindakan penanggulangan seperti mengirimkan bantuan ke daerah-daerah bencana. Badan-badan atau organisasi juga perlu saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik untuk melakukan langkah mitigasi atau pencegahan bencana dengan lebih efektif.

Bencana Senantiasa Mengintai Indonesia

Seperti yang kita tahu, negeri kita ini berada dalam Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik.

Kawasan Ring of Fire yang rawan bencana. Sumber gambar: Wikimedia Commons.

Sepanjang tahun 2018, sejumlah krisis kebencanaan telah datang silih berganti, mulai dari gempa yang melanda Lombok, tsunami disertai pencairan tanah atau likuifaksi di Palu dan Donggala, hingga gelombang tsunami yang menghempas Anyer dan sebagian Lampung.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2018 tercatat 4.231 korban meninggal dunia dan hingga tiga juta penduduk terpaksa mengungsi menyusul 2.426 bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan bencana pun cukup besar. Gempa di Lombok dan Sumbawa lalu menimbulkan kerugian 17,13 triliun rupiah. Sementara gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian dan kerusakan lebih dari 13,82 triliun rupiah.

Kesadaran Menyikapi Bencana Masih Perlu Ditingkatkan

Sejatinya bencana tidak serta-merta terjadi begitu saja dan secara tiba-tiba, tetapi sering kali diiringi tanda. Namun tanda ini menjadi sia-sia akibat sistem peringatan dini (early warning system) kita yang kurang memadai, misalnya minimnya jumlah alat pendeteksi tsunami di pesisir pantai yang membentang di Indonesia.

Kesadaran akan potensi bencana yang begitu besar juga tampaknya belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Berulang kali kita tersadar saat bencana telah terjadi, namun lupa serta lalai untuk melakukan langkah-langkah pencegahan setelah bencana berlalu dan kondisi telah normal.

Indonesia telah mempunyai undang-undang untuk penanganan bencana, yaitu UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara regulasi atau aturan, Indonesia telah mempersiapkan dengan baik. Namun, mengapa sepertinya persoalan bencana selalu menjadi polemik atau bahkan bahan kritik kepada pemerintah? Ini terjadi karena manajemen bencana yang sudah diatur dalam UU No 24 Tahun 2007 belum berjalan dengan baik.

Dua Tahap Mengatasi Bencana: Manajemen Risiko dan Krisis

Dalam menyikapi bencana diperlukannya langkah-langkah yang tepat: sebelum bencana itu terjadi dan sesudahnya. Manajemen bencana pun dapat dibagi menjadi dua tahapan, yakni manajemen risiko dan manajemen krisis.

Manajemen risiko meliputi kesiapsiagaan pencegahan dan mitigasi bencana yang nantinya dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Manajemen risiko ini erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat daerah antara lain BNPB, Bupati, Badan Pengelolaan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglimas), Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Camat, Kepala Desa, hingga komunitas-komunitas peduli bencana. Bentuk komunikasi yang dijalankan bisa berupa pendirian media center dalam masa tanggap darurat, jumpa pers rutin untuk menjelaskan kebijakan penanggulangan bencana, serta sosialisasi bencana ke masyarakat.

Di sisi lain, manajemen krisis mencakup langkah penanggulangan seperti mengirimkan bantuan ke daerah-daerah bencana, perekrutan sukarelawan, hingga pengungsian dan penanganan terhadap warga yang terkena bencana. Untuk mendukung hal-hal tersebut, perlu dibuat komunitas khusus, idealnya di tingkat RT/RW sebagai bagian dari penanganan korban bencana. Tingkat yang lebih mikro ini dipilih karena warga lebih memahami kondisi lingkungan mereka sendiri dan lebih mengenal sesama warga di daerah tersebut.

Penyebaran Informasi Harus Berjalan Lancar

Komunikasi adalah kunci keberhasilan mitigasi, respon, dan pemulihan atas bencana. Penyebaran informasi (khususnya peringatan dini) melalui tokoh masyarakat dan media massa akan membantu mengurangi risiko, menyelamatkan jiwa dan harta benda, serta mempercepat pemulihan dari bencana. Dengan laporan perubahan pada kondisi lapangan secara berkala, keselamatan regu penyelamat yang terjun ke daerah bencana juga lebih terjaga.

Alat komunikasi genggam berbasis radio dua arah (handy-talkie/HT) merupakan perlengkapan esensial untuk manajemen bencana. Dua keunggulan utama HT yaitu:

1. Dapat Diandalkan

Di saat infrastruktur jaringan komunikasi rusak akibat bencana, handy-talkie tetap dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan lancar dan tanpa biaya.

2. Praktis

Ukuran walkie-talkie yang kecil memungkinkan tim penanganan bencana dengan cepat dan mudah membawanya ke lokasi paling terisolasi sekalipun.

MOTOTRBO: Solusi Komunikasi di Saat Krisis setelah

Handy-talkie dengan standar DMR (Digital Mobile Radios) seperti MOTOTRBO seri XiR P6600i dan XiR P8600i memungkinkan transmisi data dan suara yang jernih dengan jangkauan yang lebih luas dan baterai yang tahan lama (hingga 27 jam).

Berbagai keunggulan lainnya yang menjadikan HT MOTOTRBO ideal dalam mengatasi krisis akibat bencana antara lain:

1. Kokoh dan Kedap Air

Secara umum, MOTOTRBO telah memenuhi standar militer AS sehingga memiliki ketahanan yang teruji. Seri XiR 6600i memiliki rating IP67 (waterproof hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit) sementara XiR 8600i memiliki rating IP68 (waterproof hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit). Mengingat banyak wilayah Indonesia yang rawan banjir, faktor kekedapan air ini menjadi hal yang krusial.

2. Fitur Emergency Bawaan

Saat melakukan ekspedisi ke dalam gua atau tambang misalnya, MOTOTRBO dilengkapi berbagai fitur emergency untuk menjaga keselamatan regu Anda. Jika ada anggota yang tidak responsif, Anda dapat mengaktifkan HT secara remote untuk mengecek kondisinya. Seri XiR P8600i juga dilengkapi accelerometer sehingga akan mendeteksi jika anggota Anda terjatuh hingga tidak sadarkan diri (man down) dan otomatis melakukan panggilan bantuan ke pusat komando.

3. GPS Tracking & Voice Recording (dengan Dispatch Console)

HT MOTOTRBO memiliki GPS bawaan sehingga pusat komando bisa memantau lokasi tiap anggota tim Anda di layar dispatch console secara real-time. Selain itu, MOTOTRBO ini juga memiliki kapabilitas voice recording sehingga pusat komando dapat meneruskan rekaman suara petugas lapangan ataupun membuat catatan (log) ekspedisi.

Dengan penyampaian informasi yang lancar dan real-time, tindakan penyelamatan korban pun bisa dilakukan dengan lebih efektif serta dampak bencana terhadap masyarakat Indonesia bisa diminimalkan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang MOTOTRBO, segera hubungi Motorola Solutions Excellence Centre pada tautan ini.

#ManajemenBencana #Krisis #AkibatBencana #SolusiKomunikasiBencana